Warga Miskin di Batam Tak Perlu Khawatirkan Iuran BPJS Kesehatan

Media Center Batam – Masyarakat kurang mampu yang sudah terlanjur mendaftar sebagai peserta mandiri di BPJS Kesehatan diminta untuk tetap membayar premi hingga Desember 2015. Setelah itu baru dimasukkan dalam tanggungan Pemerintah Kota Batam pada tahun anggaran berikutnya.

“Jadi Ibu tetap bayar sampai Desember, 2016 baru dibayarkan pemerintah,” kata Wakil Walikota Batam, Rudi saat menghadiri
pembagian kartu BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu Kecamatan Sekupang di aula SD Kartini 1, Jumat (27/2).

Pada kesempatan tersebut, seorang warga penerima bantuan bertanya apakah mereka harus membayar premi setiap bulan dari manfaat yang mereka terima tersebut. Rudi menjelaskan bahwa warga tak perlu khawatir memikirkan iuran bulanan BPJS Kesehatan, karena untuk warga miskin yang terdata, Pemerintah Kota Batam yang akan membayarkannya.

“Iurannya itu pemerintah yang bayarkan. Uangnya Ibu Bapak pakai untuk dapur saja. BPJS tak usah dipikir lagi, sudah selesai. Selagi saya menjabat, akan dibayarkan terus,” kata Rudi.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Batam memberi bantuan berupa iuran BPJS Kesehatan bagi lebih dari 100 ribu jiwa penduduk miskin. Namun karena beberapa masalah seperti data kependudukan yang tidak lengkap, atau sudah terdaftar sebagai peserta mandiri atau perusahaan, maka hanya sebagian kartu yang terbit.

Oleh karena itu, Rudi merasa perlu melakukan roadshow ke kecamatan-kecamatan supaya masyarakat yang kartu peserta BPJS-nya tidak terbit, bisa diberi pemahaman dengan baik.

Pembagian kartu peserta BPJS di Kecamatan Sekupang dilaksanakan dalam dua tahap. Jumat pagi untuk tiga kelurahan, dan Jumat siang untuk empat kelurahan lainnya.

Untuk Kelurahan Tiban Baru, dari 1.488 yang diajukan, kartu peserta yang terbit hanya untuk 692 jiwa. Kelurahan Tanjungriau dari 862 jiwa yang diajukan, hanya terbit 388 kartu peserta. Kelurahan Patam Lestari dari 963 jiwa yang diajukan, hanya terbit untuk 725 jiwa. Dan Kelurahan Tanjungpinggir mengajukan kepesertaan untuk 819 jiwa, namun kartu peserta yang terbit hanya untuk 364 jiwa.

Menurut Rudi, untuk warga yang kartunya tidak terbit karena data kependudukan yang tidak lengkap, masih diberi kesempatan untuk melengkapi. Supaya tetap bisa menikmati subsidi dari pemerintah tersebut.